Wednesday, August 10, 2022
Home Berita Ekonomi Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022. Isinya tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (POJK Pengawasan LPEI).

POJK Pengawasan LPEI ini dikeluarkan seiring perkembangan usaha LPEI yang semakin kompleks. Dan bersifat dinamis sehingga berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh LPEI. Dengan demikian, diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan LPEI yang dapat mencerminkan kondisi LPEI saat ini dan yang akan datang.

Tujuan POJK Pengawasan LPEI

Kebijakan ini diterbitkan juga dalam rangka meningkatkan kemampuan LPEI dalam melakukan deteksi risiko yang lebih tepat dan segera. Selanjutnya, pengawasan terhadap LPEI juga akan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan. Hal ini sekaligus sebagai harmonisasi dengan pengaturan penilaian tingkat kesehatan yang sudah berlaku untuk beberapa lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB).

Mengingat pengawasan LPEI juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu pula disempurnakan.

Caranya dengan menerbitkan peraturan terkini untuk mengoptimalkan sinergi pengawasan LPEI yang dilakukan OJK dan Kemenkeu, sekaligus meminimalisir duplikasi pengaturan terhadap LPEI. Dengan pertimbangan di atas, POJK Pengawasan LPEI sekaligus akan mencabut POJK Nomor 40/POJK.05/2015.

Peraturan baru ini juga berisi mengenai pengaturan pembiayaan karena adanya pelaksanaan penugasan pemerintah serta restrukturisasi piutang Pembiayaan.

Ketentuan mengenai Pengawasan LPEI, antara lain mengatur mengenai:

  1.  Pengawasan terhadap LPEI dengan ruang lingkup antara lain tingkat kesehatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2. Kewajiban untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
  3. Kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual;
  4. Komponen dan tata cara penilaian Tingkat Kesehatan LPEI, yang meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan;
  5. Penyampaian rencana tindak (action plan) apabila LPEI belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI;
  6. Kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada OJK;
  7. Mekanisme koordinasi pengawasan dengan Menteri Keuangan; dan
  8. Pengenaan sanksi.

( vibiznews )

Most Popular

Circle Bekukan Alamat Tornado Cash yang Masuk Blacklist

Agregator data kripto Dune Analytics mengatakan bahwa, pada hari Senin, Circle, penerbit stablecoin USD Coin (USDC), membekukan dana senilai lebih dari 75.000 USDC yang...

Reserve Bank of Australia Akan Mengeksplorasi Kasus Penggunaan untuk CBDC

Reserve Bank of Australia mempertimbangkan perlombaan mata uang digital bank sentral (CBDCs) untuk mengeksplorasi kasus penggunaan CBDC di negara tersebut. Ini akan berkolaborasi dengan...

Rupiah Rabu Siang Melemah ke Rp14.872/USD; Koreksi Paska 2 Hari Rally

Dalam pergerakan pasar uang Rabu siang ini (10/8), nilai tukar rupiah terhadap dollar terpantau melemah, menambah sedikit loss sesi paginya, sementara dollar AS di...

Harga Tembaga Naik ke Tertinggi 1 bulan

Harga tembaga naik ke tertinggi 1 bulan pada hari Selasa. Permintaan meningkat dan melemahnya dolar AS.   Harga tembaga di London Metal Exchange naik 0.3 %...

Recent Comments