Sunday, August 14, 2022
Home Berita Ekonomi OJK Kaji Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit

OJK Kaji Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit

Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Aturan tersebut ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi pada 12 Juli 2022.

Salah satu yang diatur dalam PP adalah skema pembiayaan yang diperoleh pelaku ekonomi kreatif melalui Lembaga keuangan. Baik bank maupun non bank yang berbasis kekayaan intelektual. Hal itu berarti sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia.

“Jadi kalau kita punya sertifikat kekayaan intelektual atau merk, atau hak cipta. Juga hak cipta lagu, jika lagu ciptaan masuk ke youtube dan kalau sudah jutaan viewers, itu sertifikat punya nilai jual.” Demikian penjelasan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dikutip dari Youtube DJKI Kemenkunham (Senin, 25/7)

Dengan demikian, para pelaku ekonomi kreatif bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari jasa keuangan.

Melalui aturan ini, perbankan bisa memberikan pembiayaan kepada calon debitur yang memiliki agunan berupa kekayaan intelektual atau atau intellectual property (IP). Namun, perbankan masih menunggu aturan teknis dan turunan dari PP ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  masih mengkaji potensi prospek dan kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi jaminan kredit ke bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam kajian OJK. Khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, appraisal untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.

“Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Sedangkan bank harus mengetahui berapa nilai dari barang jaminan kredit. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan pihak terkait untuk meng-address isu tersebut,” paparnya.

Selanjutnya, kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur. Agunan atau jaminan dalam penyediaan dana, baik kredit atau pembiayaan bersifat opsional. Hal ini tergantung dari risk appetite bank terhadap skema dan jenis kredit serta kapasitas calon debiturnya.

Setiap bank pasti memiliki kriteria pemberian kredit masing-masing dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit. Salah satu kriteria yang biasanya ada dalam Risk Acceptance Criteria bank ialah prospek usaha dan kapasitas membayar calon debitur.

“Selain itu, bank juga memiliki credit scoring yang dapat digunakan untuk menganalisa kemampuan bayar calon debitur. Selama calon debitur memenuhi kriteria yang ditetapkan bank dan memenuhi risk appetite bank tersebut maka kredit dapat dipertimbangkan untuk disetujui,” jelasnya.

Bagaimana tanggapan perbankan?

BNI
Secara prinsip, BNI mendukung PP No 24 tahun 2022 yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan utang. Demikian pernyataan Sekretaris Perusahaan Bank BNI Mucharom.

Dengan demikian, potensi masyarakat untuk mendapatkan sumber funding untuk usaha/ kegiatan mereka semakin terbuka. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi juga semakin luas.

“Kami tentunya akan menyesuaikan peraturan internal perusahaan untuk mengakomodir aturan tersebut sehingga secara governance juga terpenuhi. Tantangan nya adalah penggunaan sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HAKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dari regulator,” tuturnya.

Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga siap mendukung kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. VP Corporate Communication Bank Mandiri Ricky Andriano menyatakan, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kreatif serta perekonomian nasional di masa mendatang.

“Di samping itu, upaya tersebut juga selaras dengan komitmen Pemerintah dan industri keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan lembaga keuangan. Saat ini kami mengkaji lebih dalam aturan tersebut serta menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut.”

BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengatakan berkomitmen untuk mendukung penuh kemajuan industri kreatif di Indonesia. Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menyebutkan BRI menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Menurut beliau, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan dan infrastrukturnya, diantaranya seperti metode penilaian terhadap asset, metode pengikatan aset, teknis pelaksanaan eksekusi, dan sebagainya.

( vibiznews )

Most Popular

Minyak Menuju Kenaikan Mingguan Karena Kekhawatiran Resesi Mereda

Harga minyak merosot pada awal perdagangan pada hari Jumat di tengah ketidakpastian prospek permintaan berdasarkan pandangan yang kontras dari OPEC dan Badan Energi Internasional...

Dolar Tetap Dalam Tekanan Karena Pasar Menilai Kembali Taruhan Kenaikan Suku Bunga

Dolar sedikit lebih rendah pada hari Kamis menyusul penurunan 1% pada hari sebelumnya ketika data menunjukkan inflasi AS tidak sepanas yang diantisipasi pada bulan...

Harga Emas Bergerak Kuat Selama 4 Pekan Berturut

Harga emas telah bergerak kuat selama 4 pekan berturut yang terlihat pada perdagangan sesi Eropa 12 Agustus setelah 3 pekan berturut ekspansif. Pergerakan harga berada...

Harga Gula Naik Ikuti Kenaikan Harga Minyak Mentah

Harga gula pada penutupan pasar hari Kamis naik mengikuti kenaikan dari minyak mentah 2.9%.  Harga gula Oktober di ICE New York naik 21 sen...

Recent Comments